BANDASAPULUAH.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, bergerak cepat dalam penanganan dampak banjir dan tanah longsor dengan turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan hingga kawasan perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, Rabu (14/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan bersama tim terpadu penanganan bencana untuk melihat kondisi masyarakat, mengidentifikasi kerusakan, memantau akses jalan, serta mengoordinasikan langkah penanganan bersama jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan instansi terkait.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempercepat penanganan darurat, terutama di kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau akibat jalan terputus dan material longsor yang menghambat mobilitas petugas maupun distribusi bantuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Pesisir Selatan Oktarina Risnaldi, Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan Melki Milton, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Hadir pula Camat Ranah Ampek Hulu Tapan dan Basa Ampek Balai Tapan, Kapolsek Basaba Tapan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), para wali nagari, serta instansi terkait kebencanaan.
Dalam peninjauan itu, Risnaldi bersama rombongan memantau kondisi permukiman warga, fasilitas pendidikan, aliran sungai, serta sejumlah titik longsor yang terdampak bencana. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi terkini sekaligus memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat diidentifikasi secara tepat.
Risnaldi mengatakan, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus berupaya mempercepat penanganan bencana dengan melihat langsung kondisi masyarakat dan persoalan yang dihadapi di setiap wilayah terdampak.
“Kita turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan dampak bencana, sekaligus melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Kita ingin memastikan penanganan berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat yang terdampak bisa segera dipenuhi,” ujar Risnaldi.
Menurutnya, percepatan penanganan membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, instansi kebencanaan, hingga unsur teknis yang bertugas membuka akses dan memulihkan fasilitas umum.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut adalah akses jalan menuju kawasan Nagari Sungai Gambir Sako. Sebelumnya, akses menuju wilayah itu tidak dapat dilalui selama beberapa hari sehingga petugas mengalami kendala untuk menjangkau lokasi dan mengetahui kondisi kerusakan secara menyeluruh.
Saat peninjauan berlangsung, akses menuju kawasan tersebut mulai terbuka untuk mobilisasi. Namun, kendaraan berukuran besar masih menghadapi keterbatasan untuk melintas secara optimal karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya pulih.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena akses yang memadai sangat dibutuhkan untuk memperlancar mobilisasi petugas, peralatan, serta distribusi bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kita terus berkoordinasi agar akses yang terdampak bisa segera ditangani. Dengan terbukanya akses, mobilisasi alat, petugas, dan distribusi bantuan kepada masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih cepat,” katanya.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, tujuh unit alat dari balai provinsi dilaporkan telah bekerja di lokasi pada hari peninjauan. Peralatan tersebut membantu pembukaan akses dan penanganan material longsor yang menghambat mobilitas masyarakat maupun petugas.
Risnaldi menegaskan, dukungan alat berat dan koordinasi lintas instansi diperlukan agar penanganan dapat berjalan sesuai kondisi lapangan. Dengan akses yang semakin terbuka, petugas diharapkan dapat menjangkau wilayah terdampak secara lebih optimal sehingga proses penanganan dan pendistribusian bantuan bisa dipercepat.
Selain akses jalan, kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah terdampak juga menjadi perhatian. Saat peninjauan dilakukan, pasokan listrik di beberapa lokasi masih terputus. Berdasarkan informasi yang disampaikan saat itu, pemulihan listrik diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua hari berikutnya.
Pemerintah daerah terus mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar pemulihan layanan listrik dapat dilakukan secepatnya, mengingat listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama selama masa tanggap darurat.
Dalam kesempatan tersebut, Risnaldi juga menekankan pentingnya pendataan kerusakan rumah warga, lahan pertanian, peternakan, fasilitas umum, serta kebutuhan masyarakat terdampak. Pendataan yang akurat diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan lanjutan dan penyaluran bantuan sesuai kondisi di lapangan.
Di Kampung Caki Ayam, Nagari Sungai Gambir Sako, berdasarkan pendataan sementara terdapat empat rumah warga yang hilang total tertimbun material bencana, sedangkan enam rumah lainnya mengalami kerusakan berat. Selain itu, satu bangunan taman kanak-kanak (TK) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) juga membutuhkan penanganan.
Dengan demikian, terdapat 11 bangunan yang menjadi perhatian dalam penanganan dampak bencana di kawasan tersebut, terdiri atas 10 rumah warga dan satu bangunan TK/PAUD.
Warga yang rumahnya terdampak dilaporkan telah mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus memantau kondisi warga sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka menjadi bagian dari prioritas penanganan.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita bersama-sama menangani dampak bencana ini, memastikan masyarakat mendapatkan bantuan, dan mempercepat upaya pemulihan di wilayah yang terdampak,” tutur Risnaldi.
Ia menambahkan, pendataan di sejumlah titik masih perlu dilanjutkan seiring terbukanya akses menuju kawasan yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan begitu, pemerintah dapat memperoleh gambaran kerusakan yang lebih menyeluruh dan menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan tingkat dampak yang dialami masyarakat.
Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga terdampak juga terus diupayakan melalui koordinasi lintas instansi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan instansi terkait menyalurkan bantuan makanan melalui dapur umum serta tim terpadu penanganan bencana.
Dalam penanganan darurat di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, pemerintah juga menyiapkan penyaluran bantuan beras bagi 1.372 kepala keluarga (KK) terdampak.
Risnaldi meminta agar bantuan logistik yang telah tersedia di posko segera didistribusikan kepada masyarakat sesuai data penerima dan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, bantuan yang telah tersedia harus segera sampai kepada warga yang membutuhkan, bukan hanya menumpuk di posko.
Ia mengingatkan seluruh unsur yang terlibat agar terus berkoordinasi dalam proses distribusi, terutama untuk memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang berada di kawasan dengan akses terbatas.
“Bagikan segera langsung ke tangan masyarakat kita,” tegas Risnaldi saat meninjau Posko Induk Bencana di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
Selain bantuan dari pemerintah daerah, dukungan juga datang dari berbagai pihak. Pada hari yang sama, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menyalurkan 10 ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana.
Bantuan tersebut diserahkan di Posko Induk Bencana Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Pesisir Selatan, Andi Syafrinal.
Bank Nagari Cabang Tapan juga menyerahkan bantuan berupa ton beras dan mi instan. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Pimpinan Cabang Bank Nagari Tapan, Melki Milton, kepada Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Risnaldi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat memperkuat upaya penanganan darurat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan warga selama masa tanggap darurat.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan saat itu telah memasuki hari ketiga masa tanggap darurat bencana yang ditetapkan selama 14 hari. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat diminta terus bergerak cepat, baik dalam pembukaan akses, pemulihan layanan dasar, pendataan kerusakan, maupun penyaluran bantuan.
