BANDASAPULUAH.COM – Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau penanganan pascabencana di ruas Jalan Nasional Tapan–Batas Jambi, Senin (19/10/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat dan pembersihan material longsor di 14 titik terdampak berjalan sesuai target.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri PU melihat langsung kondisi ruas jalan lintas Tapan–Sungai Penuh yang terdampak longsor beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemerintah melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat telah mengerahkan 10 unit alat berat untuk mempercepat pembersihan material longsor.
Alat berat yang dikerahkan terdiri atas ekskavator, wheel loader, motor grader, hingga dump truck.
Pengerahan peralatan tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan di lokasi terdampak sekaligus memulihkan akses transportasi masyarakat dan kelancaran distribusi logistik.
Saat ini, akses jalan telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan dengan penyesuaian sistem buka-tutup. Meski demikian, penanganan dan pengamanan pada sejumlah titik longsor masih terus dilakukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.
Selain meninjau penanganan jalan, Menteri PU juga menyoroti potensi banjir bandang susulan akibat kondisi di kawasan hulu Sungai Batang Tapan.
Ia menyampaikan akan menugaskan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU untuk melakukan pengecekan ke hulu sungai sebagai langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya khawatir di hulu sungai masih ada bendungan-bendungan alami yang nantinya berisiko menyebabkan banjir susulan,” ujar Dody Hanggodo di Kampung Cangki Ayam, Nagari Sungai Gambir Sako, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
Pengecekan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi aliran sungai, termasuk kemungkinan adanya bendungan alami akibat material longsor yang dapat menghambat aliran air dan berpotensi memicu banjir susulan.
Untuk tindak lanjut penanganan permanen di lokasi terdampak, tim teknis Kementerian PU juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Agnes Dheno Arnas, menyampaikan sejumlah usulan terkait kebutuhan infrastruktur di wilayahnya.
Usulan tersebut meliputi kelanjutan pembangunan tebing pengaman Sungai Batang Tapan di sepanjang kawasan permukiman masyarakat, pelebaran jalan lintas Tapan–Sungai Penuh, serta penyediaan akses sinyal telekomunikasi di Nagari Sungai Gambir dan Sako, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
Kelanjutan pembangunan tebing pengaman sungai diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan permukiman warga dari ancaman luapan air.
Sementara itu, pelebaran jalan diharapkan menunjang kelancaran mobilitas masyarakat, dan akses telekomunikasi dibutuhkan untuk mendukung komunikasi, terutama ketika terjadi keadaan darurat bencana.
Peninjauan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Kementerian PU, sejumlah kepala OPD, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), para wali nagari, serta pejabat terkait bidang kebencanaan lainnya.
Melalui peninjauan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, penanganan 14 titik longsor di ruas Tapan–Batas Jambi diharapkan dapat diselesaikan sesuai target, sekaligus memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi bencana susulan di kawasan Tapan dan sekitarnya.
