BANDASAPULUAH.COM – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tengah menyiapkan program pendidikan jenjang sarjana (S1) khusus bagi wali nagari, anggota DPRD, serta tokoh masyarakat yang selama ini belum sempat menyelesaikan pendidikan formal.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua TP PKK Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP) di Painan, Kamis (15/5/2025).
Menurut Lisda, komunikasi dengan pihak UNP sudah dilakukan guna merancang program pendidikan yang lebih fleksibel, terutama untuk mereka yang telah memiliki pengalaman dan pengabdian di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita sudah komunikasi dengan UNP untuk bisa menyelenggarakan program S1 bagi wali nagari, DPRD, dan juga orang-orang yang sudah punya kedudukan dan sebenarnya layak menyandang gelar S1 atau bahkan S2, tapi belum punya kesempatan karena berbagai alasan,” ujar Lisda.
Program ini, lanjut Lisda, dirancang agar tidak tergantung pada skema beasiswa sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta.
Peserta dapat mengikuti program dengan biaya pribadi, namun tetap dengan dukungan pemerintah dari sisi fasilitasi dan kerja sama kelembagaan.
“Kalau beasiswa mungkin ada keterbatasan. Tapi kalau mereka punya kemampuan, kenapa tidak? Yang penting mereka bisa mendapatkan sertifikasi resmi sebagai sarjana,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa program serupa telah diterapkan di Malaysia dan terbukti mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.
Dengan program ini, Lisda berharap para pemimpin nagari dan tokoh masyarakat di Pesisir Selatan dapat meningkatkan kapasitasnya secara formal.
Langkah ini juga sejalan dengan visi Bupati Pesisir Selatan dalam mewujudkan Nagari Pandai, sebuah konsep pembangunan berbasis pendidikan dan kecerdasan masyarakat.
“InsyaAllah ini akan segera ditindaklanjuti bersama UNP. Fokus kita adalah membuka akses seluas-luasnya untuk pendidikan, tidak hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi pemimpin di tingkat bawah,” tutup Lisda.
