Home » Pesisir Selatan Potensial Menjadi Kawasan Ekonomi Syariah di Regional Maupun Nasional
Opini

Pesisir Selatan Potensial Menjadi Kawasan Ekonomi Syariah di Regional Maupun Nasional

Sebagaimana tulisan saya sebelumnya terkait KEK Pariwisata Mandeh di Triwulan I 2018 silam yang semestinya KEK Pariwisata Mandeh tersebut bisa dikelola oleh Para Stakeholders dengan Pola Syariah dalam hal Investment melalui Potensi Permodalan yang bersumber dari investasi gotong royong pribumi Pessel melalui skema koperasi syariah sebagai Super Holding. Namun hingga hari ini sepertinya Pemkab Pessel masih memilih opsi lain melalui daya dorong pemerintah pusat melalui kebijakan anggaran pusat yang bersumber dari APBN, namun hal ini tentu sah sah saja dan harapan kita dengan Road Show nya Menteri Sandi S Uno beberapa hari yang lalu ke Pessel.

Semoga saja KEK Pariwisata Mandeh kembali masuk menjadi Skala Prioritas Pembangunan Pariwisata Nasional seperti KEK Wakatobi, KEK Morotai, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung dan KEK lainnya. KEK Pariwisata Mandeh dimasa lalu sudah masuk menjadi RIPPNAS (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasioanal) dan tanpa mengubah nama Puncak Paku menjadi Puncak Jokowi pun sebenarnya Pemdakab hanyalah tinggal mengawal kebijakan pusat dalam hal inisiasi anggaran ataupun mendorong kembali menjadi skala prioritas, tentu dalam hal ini akan berlaku Forward Looking Assesment termasuk kesiapan Pemdakab dan Stakeholders terkait termasuk Pemprov untuk menyiapkan regulasi yang representatif dan fullfillment mandatories.

Sembari kita menunggu progress terkait KEK Pariwisata Mandeh, menarik bagi kita untuk menelisik yang juga lagi viral di Kawasan bahkan Regional dimana destinasi ini juga menjadi Hot Spot Point yang dikunjungi Menteri Sandi S Uno dalam lawatannya beberapa hari ke Pessel beberapa hari yang lalu yakni Mesjid Samudera Illahi yang merupakan Masterpiece yang patut di acungi jempol di era rezim Hendrajoni – Rusma Yul Anwar. Mesjid Terapung Samudera Illahi menurut Penulis adalah Milestone dan Katalis menuju Kawasan Ekonomi Syariah Pessel (Pessel Syariah Economic Zone/PSEZ) dan tentu hal ini bisa terwujud dan bisa tercapai jika Pemdakab konsisten memiliki Spirit dan Konsep serta visi untuk mewujudkan Pessel menjadi sebuah Kawasan Ekonomi Syariah melalui Entry Gate WayPariwisata Syariah

Kawasan Ekonomi Syariah adalah konsep besar yang saling terintegrasi sehingga aktiftas ekonomi baik Ultra Mikro, Mikro dan Kecil Menengah serta Korporasi termasuk BUMD dan Koperasi Koperasi Syariah di Pessel dengan sendirinya akan menjadi Player Utama dalam mendongkrak PDRB Sekunder dan Tersier Kab. Pessel dan ini dipastikan memiliki valuasi yang sangat signifikan termasuk by design melalui Stimulus dari Kementerian terkait serta insentive.

Penulis meyakini Pessel bisa saja menjadi sebuah Kawasan Ekonomi Syariah jika Pemdakab dan Para Stakeholder memiliki Spirit, Konsep dan Visi besar untuk itu yakni adanya Sustainable Program yang mampu menjadi produk turunan dari Mesjid Samudera Illahi sehingga Icon Syariah itu tidak hanya terbatas pada One Hot Spot Destination tapi tak terbatas pada Hot Spot lain termasuk Regulasi Syariah dan produk turunan lainnya, insyallah kita bisa.

Perda Syariah tentu segera menjadi konten yang harus segera menjadi domain pembahasan baik eksekutif maupun legislatif sehingga tidak mustahil Kawasan Ekonomi Syariah Pessel tersebut bisa diwujudkan dan ketika pandemi berakhir maka Pariwisata akan kembali menggeliat dan ini peluang untuk investasi bisa masuk lebih confidence ke Pessel.

PELUANG PESSEL MENUJU PARIWISATA SYARIAH

Dalam pemaparan “ Syariah Life Style Outlook 2014 : New Paradigm of Modern Live Values (2012), dinyatakan bahwa pada 2011 Pasar Pariwisata Muslim dunia mencapai 126 Miliar USD, dari jumlah tersebut Parriwsata Syariah di dominasi oleh : Arab Saudi, Malaysia (38 %), Singapura (28 %), Indonesia baru 1,2 %. Pada tahun 2018 nilai kapitalisasi pasar pariwisata syariah ini bisa tembus di angka 181 Miliar USD. Peluang ini tentu harus segera ditangkap oleh Indonesia kalau tidak mau tertinggal dari negara tetangga.

12 Provinsi yang dijadikan Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf untuk dijadikan Kawasan Pengembangan Pariwisata Syariah sebagai berikut :
1. Aceh
2. Sumatera Barat
3. Riau
4. Lampung
5. Banten
6. DKI Jakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. DIY Yogyakarta
10. Jawa Timur
11. Nusa Tenggara Barat (NTB)
12. Sulawesi Selatan

Memanfaatkan potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Pemerintah melalui Kemenparekraf mulai menyeriusi konsep Pariwisata Syariah, sebanyak 30 % dari total anggaran Kementerian pada tahun 2015 tersebut telah dianggarkan untuk membangun konsep Pariwisata Syariah di wilayah tertentu di Indonesia.

Ada 3 (tiga) akan jadi fokus perdana Pemerintah yakni :
1. Aceh
2. Sumatera Barat
3. Nusa Tenggara Barat (NTB) bagian timur

Dipilihnya 3 (tiga) daerah tersebut dengan pertimbangan berikut :
– Keindahan alam yang tiada tara
– Produk kebudayaan dalam bentuk bangunan
– Kegaiatan dan adat istiadat
– Kesiapan SDM
– Produk wisata khas

Pariwisata Syariah tengah menjadi tren industri pariwisata dunia, bukan hanya negara berpenduduk mayoritas Muslim tetapi juga negara mayoritas Non Muslim juga berlomba membangun paket serupa untuk memikat wisatawan muslim. Dibeberapa negara yang bukan mayoritas muslim seperti Thailand, Korea Selatan, China, Hongkong Jepang, India, Australia dan Amerika Serikat, konsep Pariwisata Syariah ini juga sudah mulai dikembangkan.

– Thailand tengah gencar mengubah konsep “ Thai Airways Catering Service “ menjadi “ The Biggest Halal Kitchen in the World “. Thailand juga tengah membangun tempat tempat peribadatan di Svarnabhumi International Airport yang terbesar dan megah. Thailand juga sudah meluncurkan Spa Syariah sejak tahun 2012.

– Korea Selatan tengah gencar mengekspor kosmetik berlabel halal untuk menggaet wisatawan.
– China yang mewajibkan kamar hotel melengkapi petunjuk kiblat.
– Hongkong yang sedang memperbanyak pembangunan Mesjid dan Mushola dan peduli dalam penyediaan makanan halal.

Untuk pengembangan Pariwisata Syariah di Indonesia, pada Desember 2013 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menandatangani kesepakatan bersama MUI guna mendorong Pariwisata Syariah ini tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah tersedianya produk halal yang dapat menunjang pertumbuhan Pariwisata Syariah.

Hal ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi produk halal dan bertambahnya jumlah perbankan syariah. Adapun indeks kesadaran produk halal berkisar pada 70 % pada 2009 meningkat menjadi 92 % pada 2010 serta jumlah produk bersertifikat halal naik 100 % dalam kurun waktu 2009-2010 (LPPOM-MUI, 2011).

Peringkat Indeks Perjalanan Muslim Global Master Card-Cresent Rating 2015, yakni Peringkat Indeks negara negara anggota konferensi Islam paling digemari di dunia sebagai berikut :
1. Malaysia
2. Turki
3. Uni Emirat Arab
4. Arab Saudi
5. Qatar
6. Indonesia (Kita Indonesia Posisi ke 6)

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Pariwisata Syariah :
1. Kondisi Trend Sosial yang mendukung Back To Nature
2. Jumlah penduduk Muslim dunia yang besar hampir 1,6 Miliar orang

Berdasarkan demografi masyarakat dunia saat ini, sekitar 56 % warga Muslim berada dalam masa produktif, mereka mulai mengubah kebiasaan dari Muslim Tradisional ke Muslim Modern yang tidak menolak perubahan.

Maka berdasarkan data tersebut diatas maka semestinya Potensi Pessel menjadi Kawasan Ekonomi Syariah melalui Entry Gate Way Pariwisata Syariah ” Mesjid Terapung Samudera Illahi ” dapat diwujudkan, tentu dengan Konsistensi Spirit, Konsep Dan Visi yang berkelanjutan dan tidak hanya berhenti pada One Hot Spot Mesjid Terapung Samudera Illahi saja, bahwasanya adanya produk turunan yang lebih luas karena Kawasan Ekonomi terintegrasi dengan Pelaku Usaha baik Segmen Ultra Mikro, UMKM dan Korporasi termasuk BUMD dan Koperasi Koperasi Syariah di Pessel.

Selanjutnya: Konsep Kawasan Ekonomi Syariah Pessel

Halaman:

Related posts

Exit Strategi Agar Ekonomi Rebound (Bangkit) di Tengah Pandemi Covid 19

bandamaster

Bantuan Sembako: Debat Kusir Masyarakat dan Pemerintah

Afrizal

Ancaman Politik Dinasti Mengintai Pessel Pasca Pilkada

bandamaster