Home » IPM Pessel 2 tahun terakhir: Menurun dan dibawah Rata-Rata Provinsi
Berita

IPM Pessel 2 tahun terakhir: Menurun dan dibawah Rata-Rata Provinsi

(Bupati Pesisir Selatan)
Indeks pembangunan manusia (IPM) Pesisir Selatan dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target dan selalu dibawah rata-rata Ipm provinsi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa,  IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah suatu  daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam satu periode.
Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesisir Selatan 2016-2019 yang kemudian dikenal dengan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda  Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  IPM Pessel ditargetkan pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 69,55 dan 70,07 . 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat , IPM Pessel pada tahun 2019 dan 2018 justru berada pada posisi 68,47 dan 69,40 yang artinya capaian ini tidak sesuai  target awal yang direncanakan dalam RPJMD Pessel 2016-2021. Dilihat  dari data diatas IPM  Pessel justru menjauh dari target bukannya mendekati.
Bukan itu saja, bila dibandingkan dengan rata-rata IPM provinsi, IPM Pessel malah selalu dibawah rata-rata. Pada tahun 2018, diketahui IPM Sumbar yakni sebesar 71,73 sedangkan IPM Pessel hanya 69,40 dan bila dibandingkan dengan capaian 2019,  IPM Pessel bisa dikatakan semakin jauh dibawah rata-rata Provinsi yakni sebesar 68,47 sedangkan IPM provinsi yaitu 71,24. 

Bila tren ini terus berlanjut, agaknya sulit bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi Kepala daerah terpilih periode 2016-2021 yakni “Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera”. Apalagi ditambah dengan  target IPM Pessel pada tahun 2020 yakni 70,58. Dengan target tersebut pertumbuhan IPM Pessel haruslah 2,98 persen,  pada 2019 pertumbuhan ipm Pessel justru menurun dan 2018 saja pertumbuhan IPM hanya 0.9 persen. Suatu pekerjaan yang sulit bagi Pemkab kedepannya.

Related posts

OJK : Pemulihan Ekonomi di Sumbar, Pemda Harus Bisa Kendalikan UMKM

Afrizal

Sengketa Tanah 765 Hektar Selesai, Forum Nagari Tigo Sandiang Ucapkan Terima Kasih Atas Bantuan dan Dukungan Semua Pihak Selama Ini

Afrizal

Masa Tenang, Panwas Minta Calon Wali Nagari Surantih Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Afrizal