Home » Ditahun Politik, Organisasi Adat Jangan Menjadi Kuda Tarik Politik
Kebudayaan

Ditahun Politik, Organisasi Adat Jangan Menjadi Kuda Tarik Politik

Ditahun Politik, Organisasi Adat Jangan Menjadi Kuda Tarik Politik. Ilustrasi: Riri Tri Utami

Bandasapuluah.com- Ditahun ini, Organisasi adat diharapkan jangan masuk kedalam pusaran politik praktis. Apalagi hanya untuk menjadi kuda tarik politik. Sebab akibatnya akan mengacaukan tatanan masyarakat adat di Minangkabau.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakorkan) Sumatera Barat Dr.Yulizal Yunus, M.Si Dt Bagindo Rajo kepada Bandasapuluah.com melalui sambungan telepon. Menurutnya organisasi adat jangan menjadi kuda tarik politik menjelang pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang. 

Baca juga: Kacaunya Organisasi Adat di Minangkabau Karena Politikus

Yulizal berpandangan, kacaunya tatanan masyarakat adat di Minangkabau saat ini disebabkan oleh organisasi adat yang telah dimasuki oleh kepentingan politik praktis. Bahkan Organisasi adat hanya dijadikan sebagai kuda tarik politik. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi adat oleh kepentingan sesaat tersebut.

“Itu semua bisa menyebabkan kekacauan masyarakat adat, bisa ‘bacakak‘ mamak dengan kemenakan,” terangnya.

Ia juga menekankan bahwa seorang penghulu tidak diperbolehkan untuk masuk dalam dunia politik praktis. Sebab sebagai penghulu, ia harus “bajalan luruih, bakato Bana dan mahukum Adia“. Ketika ikut berpolitik, sangat sulit untuk bersikap demikian.

“Bagaimana bisa bajalan luruih, bakato bana, mahukum adia, ketika masuk politik. Sebab dalam politik sudah memihak dan berkubu-kubu,” terang Yulizal.

Selain itu,
Selain itu, Yulizal menambahkan sengketa adat selama ini disebabkan oleh orang-orang politik. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka sengketa adat juga disebabkan oleh orang politik yang memasuki urusan adat.

“Selama ini, sengketa adat memang disebabkan oleh orang-orang politk. Bahkan sejak zaman kolonialisme Belanda hingga zaman reformasi saat ini,” ujarnya.

Yulizal Yunus yang juga merupakan Tim Ahli Konsolidasi Adat Sumbar  mengatakan ada kesalahpahaman yang terjadi bila ada permasalahan didalam tubuh Organisasi adat. Terutama tentang dualisme kepemimpinan organisasi adat seumpama KAN. Dijelaskan tidak ada namanya dualisme dalam KAN.

“Tidak ada yang namanya dualisme, yang ada hanya sengketa adat,” lanjutnya.

Bila ada sengketa adat mengenai kelembagaan , lanjutnya, Pemerintah diharapkan untuk tidak melayani sengketa tersebut. Masalah tersebut sebaiknya dipulangkan kepada penghulu masing-masing. Biarkan penghulu berembuk untuk menyelesaikan.

Lagipula, sebutnya, permasalahan tersebut diselesaikan melalui perdamaian adat. Kalaupun ada yang salah maka hukumnya adalah sanksi sosial. Tidak ada hukumannya berupa penjara. 

“Penyelesaiannya adalah mediasi, hakimnya hakim mediator. Kalau ada yang salah hukumnya adalah dibuat malu. Setelah itu, ia akan minta maaf. Itu adalah penyelesaian adatnya,” pungkasnya.

Related posts

Badampiang, Keunikan Prosesi Pernikahan di Surantih

Afrizal

Pirin Asmara dan Anugerah Kebudayaan

Afrizal

Balita berambut “Gombak”, Samson ala Masyarakat Surantih

Afrizal